Arsip Peraturan Cari Peraturan Cetak

				MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,



Menimbang	:



a.	bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

	333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara, dipandang perlu mengadakan perubahan 

	beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang 

	Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan Di bidang Pengurusan Piutang Negara,



b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan 

	Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

	334/KMK.01/2000 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang 

	Negara;



Mengingat	:



1.	Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblads Tahun 1847 Nomor 23);



2.	Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran 

	Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik 

	Indonesia Nomor 2104);



3.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 

	Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);



4.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

	 Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 

	sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

	Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

	Nomor 4790);



5 	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Badan 

	Urusan Piutang Negara;



6.	Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;



7.	Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;



8.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

	Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara sebagaimana diubah dan ditambah dengan Keputusan 

	Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/1997;



9.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 376/KMK.09/1995 tentang Pemblokiran dan Penyitaan 

	Kekayaan Milik Penanggung Hutang/Penjamin Hutang yang tersimpan pada bank oleh Panitia 

	Urusan Piutang Negara/Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;



10.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 381/KMK.09/1998 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;



11.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KMK.01/2000 tentang Pengurusan Piutang Negara;



12.	Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman Dan Tata Cara 

	Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang Negara;



						MEMUTUSKAN :



Menetapkan	:



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI 

KEUANGAN NOMOR 334/KMK.01/2000 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN DI 

BIDANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA.



						Pasal 1



Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 334/KMK.01/2000 tentang Pedoman 

dan Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pengurusan Piutang Negara diubah sebagai berikut :



1.	Ketentuan Pasal 12 huruf b dan huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai 

	berikut :



						"Pasal 12



	Sebelum Pemeriksaan Piutang Negara dilaksanakan, Pemeriksaan melakukan langkah-langkah 

	persiapan sebagai berikut :

	

	a.	dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh kantor pelayanan, Kepala Sub Seksi Penataan 

		Barang jaminan (PBJ)/Kepala Seksi PBJ, Kepala Sub Seksi Piutang Perbankan/Kepala 

		Seksi Piutang Perbankan, Kepala Sub Seksi Piutang Non Perbankan/Kepala Seksi 

		Piutang Non Perbankan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai pihak baik 

		melalui media cetak, media elektronik maupun sumber lain yang dapat dipercaya 

		terhadap diri, usaha, harta kekayaan, kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau 

		Penjamin Hutang termasuk ahli waris;

	

	b.	apabila data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam butir a telah diterima dan 

		setelah diteliti kebenarannya dengan BKPN yang bersangkutan, maka Kepala Kantor 

		Pelayanan menugaskan Kepala Sub Seksi PBJ/Kepala Seksi PBJ, untuk menunjuk 

		Pemeriksa melakukan Pemeriksaan atas diri, usaha, harta kekayaan, kemampuan 

		dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang termasuk ahli waris dengan 

		menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I ;

	

	c.	kepala Sub Seksi PBJ/ Kepala Seksi PBJ membuat konsep surat tugas disertai 

		program pemeriksaan dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan 

		kepada kepala kantor pelayanan untuk ditandatangani dengan menggunakan formulir 

		sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan formulir sebagaimana ditetapkan dalam

		 Lampiran VII."



2.	Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi 

	sebagai berikut :



						"Pasal 13

	(1)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan kantor wilayah, kepala kantor wilayah setelah 

		menerima informasi dan mengkonfirmasikan dengan kepala kantor pelayanan 

		memerintahkan kepala bidang piutang negara untuk melakukan Pemeriksaan atas diri, 

		usaha, harta kekayaan, kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang 

		termasuk ahli waris dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 

		Lampiran II.

	

	(2)	Kepala Bidang Piutang Negara membuat konsep surat tugas disertai program 

		pemeriksaan dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada 

		kepala kantor wilayah untuk ditandatangani dengan menggunakan formulir sebagaimana 

		ditetapkan dalam Lampiran V dan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII."



3.	Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi 

	sebagai berikut :



						"Pasal 14

	

	(1)	Dalam hal Pemeriksaan dilakukan oleh kantor pusat, Kepala Badan setelah menerima 

		informasi dan mengkonfirmasikan dengan kepala kantor wilayah dan atau kepala kantor 

		pelayanan memerintahkan Kepala Biro Piutang Negara Perbankan (PNP)/Kepala Biro 

		Piutang Negara Non Perbankan (PNNP) untuk melakukan Pemeriksaan atas diri, usaha, 

		harta kekayaan, kemampuan dari Penanggung Hutang dan atau Penjamin Hutang 

		termasuk ahli waris dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam 

		Lampiran III.



	(2)	Kepala Biro PNP/Kepala Biro PNNP membuat konsep surat tugas disertai program 

		pemeriksaan dan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja menyampaikan kepada 

		Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk untuk ditandatangani dengan menggunakan 

		formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI dan formulir sebagaimana 

		ditetapkan dalam Lampiran IX."



4.	Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :



						"Pasal 22



	Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001."



						Pasal II



Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di	:	Jakarta

pada tanggal	:	30 Nopember 2000



MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



	ttd



PRIJADI PRAPTOSUHARDJO



															              

Arsip Peraturan Cari Peraturan Cetak