|
SURABAYA – Didukung puluhan ribu suporter setiap pertandingan kandang pada ajang Indonesian Premier League (IPL) tidak membuat Persebaya Surabaya berstatus sebagai tim kaya raya. Sebaliknya,...
napas Bledug Ijomalah tersengal-sengal karena tercekik berbagai regulasi pajak pertandingan. Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya Sutrisno mengatakan,sesuai Peraturan Daerah (Perda) Surabaya, manajemen Persebaya harus menyetor uang pajak sebesar 15% dari pemasukan kotor setiap laga kandang.“Itulah yang membuat kami terasa berat karena beban pajak terlalu tinggi.Pajak 15% itu diambil dari pendapatan kotor,bukan pendapatan bersih.Itu kami berikan rutin setiap pertandingan home,”kata Sutrisno.
Rata-rata pada setiap pertandingan kandang,Persebaya harus menyetor pajak sebesar Rp60 juta.Laga terakhir melawan Persiba Bantul,misalnya.Berdasarkan data dari panpel,penonton yang datang mencapai 18.536 orang. Rinciannya, penonton ekonomi membeli tiket Rp20.000 sebanyak 17.601 orang.Tiket di tribune utama seharga Rp50.000 terjual 823 tiket.Sementara tiket VIP seharga Rp100.000 terjual 112 lembar.Total pendapatan kotor sebesar Rp404.370.000. Namun,jumlah itu harus dipotong pajak sebesar 15% atau senilai Rp60.655.500.
Pajak itu tentu akan semakin meningkat jika jumlah penonton yang hadir di Stadion Gelora 10 November lebih banyak lagi,seperti saat Bledug Ijo menghadapi Kelantan FA di ajang Unity Cup.Saat itu,Persebaya harus merogoh kocek mencapai Rp100 juta untuk membayar pajak.“Untuk pertandingan internasional,pajaknya lebih tinggi lagi,” ujar Sutrisno. Akibat melambungnya pajak pertandingan,Persebaya harus mengeluarkan biaya lebih dari Rp1 miliar selama satu musim IPL.Estimasinya, dengan 12 klub yang berlaga di kompetisi resmi PSSI,Persebaya akan melakoni 11 laga kandang di Stadion Gelora 10 November.Jika rata-rata penonton sama seperti menghadapi Persiba,total Persebaya mengeluarkan biaya sebesar Rp1,2 miliar semusim.
“Panpel diharapkan bisa menggenjot hasil penjualan tiket untuk menutupi kebutuhan Persebaya.Tapi,tidak bisa maksimal karena satu musim harus keluar biaya pajak pertandingan sekitar Rp1 miliar,”papar Sutrisno. Bukan hanya pendapatan terpotong pajak pertandingan sebesar 15%, manajemen Persebaya masih harus mengeluarkan berbagai biaya “pajak siluman”.Salah satunya adalah pajak reklame.Untuk setiap papan reklame yang berada di tepi lapangan saat Persebaya bertanding,panpel harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000.
Rata-rata setiap pertandingan ada 28 papan reklame,masing-masing enam papan reklame berada di utara dan selatan.Sementara 12 buah papan reklame berada di timur.Total biaya untuk papan reklame ini sebesar Rp7 juta per pertandingan. Menurut Media Relation Persebaya Ram Surahman,pihaknya menyerahkan kepada Yayasan 10 November sebagai pengelola stadion untuk membayar pajak tersebut.Padahal,tahun ini,pengelolaan Gelora 10 November berada di tangan Pemkot Surabaya melalui Dispora.
“Kabarnya memang sudah diambil alih Dispora.Tapi,kenapa masih ada biayabiaya seperti pajak reklame itu? Apa benar ada aturan tambahan biaya reklame? Padahal,kami sudah mengeluarkan pajak resmi pertandingan sebesar 15%,”cetus Ram. Ram menambahkan,pihak Persebaya sebenarnya dirugikan pengelola Gelora 10 November yang memasang papan reklame tanpa seizin pihak manajemen ketika Persebaya bermain,termasuk yang berada di tepi papan skor.
“Ada reklame yang tidak masuk melalui Persebaya,tapi langsung ke pengelola.Padahal,mereka juga ikut diuntungkan ketika Persebaya disiarkan langsung televisi,”sebut Ram. Tidak hanya regulasi pajak yang membuat Persebaya menjerit.Berbagai pengeluaran biaya pertandingan juga harus dikeluarkan,seperti sewa stadion senilai Rp10 juta untuk pertandingan siang,komisi panitia,dan biaya keamanan berkisar Rp15 juta sampai Rp20 juta.
Bahkan,tidak lama lagi Pemkot Surabaya akan menaikkan biaya sewa stadion menjadi Rp16 juta per pertandingan, “Apakah harus sebesar ini untuk membina pemain? Apalagi,kami harus pandai-pandai mencari pemasukan karena tidak menggunakan APBD,” tandas Sutrisno.
Harian Seputar Indonesia, 3 Februari 2012
|
Berita Pajak 
