|
25 May 2010 |
|
A. Pendahuluan
Apabila dalam suatu negara tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat tinggi dengan sendirinya tentu akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan demikian, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Tentunya dengan cara memaksimalkan alokasi anggaran yang berasal dari pajak tersebut untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran wajib pajak. Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang telah membiayai pembangunan negara, sudah sepantasnya wajib pajak harus diberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
|
|
Read more... [Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Komite Pengawas Perpajakan]
|
|
|
Darussalam
|
|
06 August 2009 |
|
LATAR BELAKANG
Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen ke-4 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan (i) peradilan umum, (ii) peradilan agama, (iii) peradilan militer, (iv) peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi.
|
|
Read more... [Kedudukan Pengadilan Pajak Di Berbagai Negara]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
15 May 2009 |
|
Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 30 April lalu. Tahun pajak tahun 2008 diwarnai dengan kondisi perekonomian yang tidak kondusif karena adanya krisis ekonomi global. Hal ini tentunya berdampak terhadap penerimaan pajak.
|
|
Read more... [Rugi Derivatif untuk Tujuan Spekulatif : Deductible or Not ?]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
28 February 2009 |
|
1. Pendahuluan
Dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, pajak selalu terkait di dalamnya. Pernyataan tersebut sangat relevan jika dikaitkan dengan Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Di mana keterkaitannya? Inilah faktanya, tidak cukup hanya sekali kata "pajak" disisipkan dalam UU BHP, kata "pajak" muncul sebanyak tiga kali yaitu di Pasal 38 ayat (4), Pasal 43 ayat (4), dan Pasal 45 ayat (3).
|
|
Read more... [Pajak dan Peran Negara dalam Penyelenggaraan Pendidikan]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
14 January 2009 |
|
1. Pendahuluan
Meningkatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara tentu akan memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnis mereka dengan cara menciptakan berbagai inovasi produk barang maupun jasa. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba sudah tentu suatu perusahaan akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya melalui berbagai macam efisiensi biaya, termasuk efiesiensi beban (biaya) pajak.
|
|
Read more... [Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule]
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
|
Page 1 of 2 |
Publication 
