Kurs Pajak

14.05.2012 s/d 20.05.2012
USD 1 9.238,00
AUD 1 9.331,23
SGD 1 7.390,11
JPY 100 11.566,45
EUR 1 11.978,06
Selengkapnya
Jadwal Course apa yang paling anda inginkan?
 

Information Center

Menara Satu Sentra Kelapa Gading Lantai 5 Unit #0501
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta 14240, Indonesia
Telp: 62 21 2938 5758 (hunting) Fax 62 21 2938 5759
Mail : service[at]dannydarussalam.com
Our Free Published Article
Ketidakadilan pemajakan penghasilan karyawan PDF Print E-mail
Darussalam dan Danny Septriadi   
03 January 2006
Kalau kita perhatikan pemberitaan di berbagai media massa tentang proses pembahasan RUU pajak, terdapat kesan seolah-olah yang paling berkepentingan dalam penyusunan RUU itu adalah pemerintah dan para pengusaha saja.
Read more... [Ketidakadilan pemajakan penghasilan karyawan]
 
Sudah jatuh tertimpa tangga PDF Print E-mail
Darussalam dan Danny Septriadi   
26 December 2005
Dalam Pasal 9 ayat (6a) RUU PPN-tengah dibahas di DPR saat ini-pemerintah mengusulkan agar PPN (Pajak Masukan) Pengusaha Kena Pajak atas pembelian barang modal yang telah diberikan pengembalian (direstitusi), wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak jika mengalami keadaan gagal berproduksi.
Read more... [Sudah jatuh tertimpa tangga]
 
Upaya menangkal praktik penghindaran pajak PDF Print E-mail
Darussalam dan Danny Septriadi   
12 December 2005
Kontroversi tentang 750 perusahaan penanaman modal asing (PMA) tidak membayar pajak karena rugi selama lima tahun berturut-turut, seperti yang diungkapkan Menteri Keuangan terdahulu, Jusuf Anwar, menimbulkan beragam tanggapan baik dari DPR, pelaku bisnis, pengamat, dan bahkan dari institusi pemerintah sendiri yaitu dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Read more... [Upaya menangkal praktik penghindaran pajak]
 
Membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak PDF Print E-mail
Darussalam & Danny Septriadi   
14 November 2005

Kita semua paham bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat diharapkan pemerintah. Untuk menggenjot penerimaan pajak, disamping tujuan lainnya, saat ini Pemerintah telah menyiapkan tiga paket rancangan undang-undang (RUU) pajak yang segera dibahas di DPR.

Pemerintah dengan kekuasaan yang dimilikinya tentu akan berusaha untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak. Hal ini bertitik tolak dari dasar pemikiran bahwa penentu kebijakan publik berusaha untuk memaksimalkan penerimaan (yang salah satunya adalah pajak) yang dapat ditarik dari sektor swasta (Walter Hettich dan Stanley L. Winer, 2003). Akan tetapi menurut Buchanan dan Milton Friedman sebagaimana dikutip oleh Philippe Vitu (1999), dalam negara demokratis dan berasaskan hukum, kekuasaan untuk mengenakan pajak tidak boleh bersifat tidak terbatas, atau dengan kata lain kekuasaan untuk mengenakan pajak harus dibatasi (limits on the taxing power) melalui Undang-undang.


Read more... [Membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak]
 
Membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak PDF Print E-mail
Darussalam dan Danny Septriadi   
14 November 2005
Kita semua paham bahwa penerimaan dari sektor pajak sangat diharapkan pemerintah. Untuk menggenjot penerimaan pajak, disamping tujuan lainnya, saat ini Pemerintah telah menyiapkan tiga paket rancangan undang-undang (RUU) pajak yang segera dibahas di DPR.
Read more... [Membatasi kekuasaan untuk mengenakan pajak]
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 2 of 2