|
Darusalam
|
|
31 October 2008 |
|
Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya mengampanyekan program pengampunan pajak berupa penghapusan sanksi pajak kepada orang pribadi atau perusahaan (wajib pajak) yang bersedia melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur serta membuat NPWP secara sukarela.
Program tersebut dikenal dengan nama sunset policy, "Anda ingin tidur nyenyak? Manfaatkan fasilitas sunset policy sekarang juga", demikian slogan yang disebarluaskan oleh pemerintah dalam menjaring wajib pajak yang belum mematuhi kewajiban perpajakannya untuk ikut serta dalam program sunset policy.
|
|
Read more... [Pengampunan pajak dan Pemilu 2009]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
12 March 2008 |
|
Transfer Pricing dan Pemegang Saham Minoritas[1]
Ternyata, praktik abuse of transfer pricing tidak saja merugikan otoritas pajak suatu negara, tetapi juga merugikan para pemegang saham minoritas. Mau tahu argumentasinya? Silahkan ikuti tulisan dibawah ini yang penulis sarikan dari kasus abuse of transfer pricing yang disidangkan di Pengadilan Tinggi (The High Court of Sindh) di Karachi.
|
|
Read more... [Transfer Pricing dan Pemegang Saham Minoritas]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
09 January 2008 |
Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut
pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan
pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem withholding tax. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.[1]
|
|
Read more... [Perlunya Pembatasan Sistem Withholding Tax atas Penghasilan Usaha dalam RUU PPh]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
02 October 2007 |
Ketentuan
hukum mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dapat dan yang tidak
dapat dikreditkan diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 tahun
1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun
2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Dalam rangka untuk
meyakinkan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan oleh Pengusaha Kena
Pajak (PKP) Pembeli telah disetor dan dilaporkan oleh PKP Penjual,
Direktorat Jenderal Pajak (selanjutnya disebut Ditjen Pajak) dalam
Surat Edaran (SE)-nya akan melakukan prosedur konfirmasi atau
klarifikasi.
|
|
Read more... [When Bad Things Happen to Good Taxpayers]
|
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
22 July 2007 |
|
Prinsip ability-to-pay
berpandangan bahwa pengenaan pajak penghasilan (PPh) terhadap Wajib
Pajak Orang Pribadi (selanjutnya disebut sebagai WP OP), dilakukan
ketika penghasilan tersebut telah nyata-nyata diterima atau diperoleh
WP OP yang bersangkutan (Joachim Lang, 2003:14). Di mana definisi dari
penghasilan sendiri adalah sejumlah keuntungan atau tambahan kemampuan
ekonomis “riil“ yang diperoleh WP OP (Kevin Holmes, 2000:341-378).
Artinya, sudah menjadi keharusan bahwa PPh hanya dikenakan terhadap
“penghasilan riil“ WP OP.
|
|
Read more... [Pemajakan atas Illusory Gains di Indonesia]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
21 May 2007 |
Wajib pajak memerlukan kepastian hukum dalam melaksanakan perencanaan
pajaknya untuk meminimalkan beban pajaknya secara legal.
|
|
Read more... [UU PPh perlu mengatur antipenghindaran pajak]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
23 April 2007 |
Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini, yaitu Pasal 25 UU No. 16/2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) dinyatakan bahwa pengajuan keberatan oleh wajib pajak (WP) atas surat ketetapan pajak (SKP) tidak menunda kewajiban pembayaran pajak dan proses penagihan pajak.
|
|
Read more... [Menyoal denda atas keberatan dan banding yang ditolak]
|
|
Darussalam dan Danny Septriadi
|
|
13 February 2006 |
|
Saat ini RUU pajak yang diusulkan pemerintah sudah dalam tahap pembahasan Panitia Khusus (Pansus) perpajakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awalnya pemerintah berharap RUU pajak ini dapat diberlakukan menjadi UU pajak pada awal 2006.
|
|
Read more... [Proses legislasi UU Pajak, bagaimana seharusnya?]
|
|
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
|
|
Page 1 of 2 |
Publication 
