DDTC Internal Discussion 17 : Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013

July 11, 2013 7,269 views

Indis 17Pada tanggal 13 Juni 2013 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 (PP 46/2013). Peraturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Juli 2013. Dengan diterbitkannya PP 46/2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan.

Aturan tersebut tidak secara jelas menyebutkan secara spesifik sektor mana yang menjadi sasaran pemajakannya. PP 46/2013 hanya menyebutkan subjek pajak dengan omzet tertetu sebagai subjek atas pemajakan berdasarkan peraturan tersebut. Namun, berbagai diskusi dan pemberitaan-pemberitaan di media mengarahkan tujuan dari PP 46/2013 kepada sektor UMKM.

Hal tersebut cukup beralasan. Potensi pajak dari sektor UMKM dinilai sangat besar. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, 60% dari PDB Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Hal tersebut berbanding terbalik dengan sumbangsihnya terhadap penerimaan pajak, yaitu hanya 5% saja.

Selain dapat menggenjot penerimaan pajak, aturan ini juga sekaligus dapat memasukkan sektor informal ke dalam sistem pajak indonesia. Di sisi lain, dengan memiliki NPWP, para pengusaha UMKM dapat lebih mudah memperoleh kredit dari bank.

Sayangnya, penerbitan peraturan ini memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan tersebut menjalar dari mulai dasar penerbitan, subjek pajak yang salah sasaran, ketidakpastian, hingga ketidakadilan.

PERMASALAHAN DALAM PP 46/2013

Dasar Penerbitan

Dalam bagian pertimbangan, disebutkan bahwa PP 46/2013ini merujuk kepada pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, PP 46/2013 ditujukkan untuk memajaki subjek pajak dengan penghasilan tertentu, sedangkan pasal 4 ayat (2) huruf e UU PPh merujuk kepada pemajakan terhadap objek tertentu. Dasar penerbitan yang tidak tepat tersebut berpotensi untuk dipermasalahkan dalam sengketa-sengketa yang terkait dengan peraturan ini.

Salah Sasaran

Selain itu, jika memang tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memasukkan sektor informal ke dalam sistem perpajakan, cakupan subjek pajak yang tercakup dalam peraturan ini juga berpotensi tidak tepat sasaran. Subjek pajak yang tercakup dalam PP 46/2013 adalah orang pribadi dan badan (kecuali BUT) dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. Dengan begitu, badan usaha yang sudah masuk ke dalam sektor formal seperti Perseroan Terbatas (PT) atau bahkan Penanaman Modal Asing (PMA) juga secara otomatis tercakup dalam PP 46/2013 ini.

Timbulnya Ketidakpastian

Sebagaimana kita ketahui, sebelum PP 46/2013 diterbitkan, sebelumnya sudah sudah terdapat peraturan-peraturan perpajakan yang mengatur mengenai pemajakan atas subjek pajak dengan omzet tertentu.  Untuk subjek pajak badan, terdapat pasal 31E UU PPh yang memberikan keringanan bagi subjek pajak badan dengan omzet sampai dengan 50 miliar rupiah. Keringanan tersebut berupa pengurangan pajak sebesar 50% atas penghasilan kena pajak sampai dengan 4,8 miliar rupiah. Untuk subjek pajak orang pribadi, terdapat ketentuan mengenai penghitungan penghasilan dengan menggunakan norma. Ketentuan ini berlaku bagi orang pribadi yang memiliki usaha dengan omzet di bawah 4,8 miliar rupiah dan memilih untuk melakukan pencatatan. Diterapkannya PP 46/2013 yang mencakup subjek pajak baik orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 miliar berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi subjek pajak dalam menentukan acuan penghitungan pajaknya, apakah harus mengikuti ketentuan dalam PP 46/2013 atau dapat memilih menerapkan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya.

Isu Ketidakadilan

Pajak yang bersifat final mengakibatkan pengusaha yang mengalami kerugian tidak dapat mengkompensasi kerugiannya dan tetap harus membayar pajak. Tentu, hal ini akan cenderung memberatkan pengusaha dengan keuntungan yang tidak menentu. Hal ini berbeda dengan mekanisme penghitungan pajak pada umumnya yang memperhitungkan kerugian. Dengan menggunakan mekanisme pada umumnya, wajib pajak yang mengalami kerugian dalam satu tahun pajak tidak perlu membayar pajak penghasilan adalam tahun tersebut. Selain itu, kerugian yang diderita dapat dikompensasikan ke penghitungan pajak tahun berikutnya.

Selain itu, penerapan tarif flat sebesar 1% dari omzet dapat mengakibatkan pengusaha dengan margin laba bersih besar akan membayar beban pajak yang lebih ringan dibandingkan dengan pengusaha dengan margin laba bersih yang lebih kecil.

Lebih lanjut, ketidakadilan juga timbul jika kita melihat dari sisi subjek pajak badan milik asing. Dalam konteks ini, pihak asing yang berinvestasi di Indonesia melalui BUT tidak tercakup dalam PP 46/2013, sedangkan bentuk lain seperti PMA tetap tercakup di dalamnya (selama omzetnya tidak melebihi 4,8 miliar rupiah). Padahal, menurut UU PPh, BUT merupakan subjek pajak yang perlakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

PENUTUP

Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya perbandingan kontribusi UMKM terhadap PDB dibandingkan kontribusi pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Untuk itu, pemerintah perlu memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem pajak Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, memang perlu diperhatikan kemudahan dan kesederhanaan agar wajib pajak tidak dibebani dengan biaya kepatuhan (compliance cost) yang berat. Namun, di sisi lain, kesederhanaan tersebut tidak boleh mengesampingkan keandalan dari aturan yang diterapkan sehingga pada akhirnya justru merugikan wajib pajak itu sendiri.

Dengan mengesampingkan segala kontroversinya, peraturan ini selayaknya diterapkan dalam jangka waktu sementara saja. Artinya, dalam konteks pemajakan, setelah tujuan memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem perpajakan telah tercapai, sebaiknya sektor tersebut diperlakukan sama dengan sektor lain pada umumnya.