Bangun Rumah Wajib Bayar Pajak

January 3, 2013 278 views

JAKARTA. Anda ingin membangun atau merenovasi rumah sendiri? Siapkanlah dana lebih besar lagi. Sebab, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembangunan atau renovasi rumah tinggal Anda.Besarnya pungutan PPN ini lumayan.

Anda wajib menyetorkan 10% dari 20% atau 2% dari total dana pembangunan rumah baru maupun anggaran renovasi tempat tinggal Anda. Sebagai ilustrasi, jika Anda membangun rumah senilai Rp 500 juta, Anda wajib membayar PPN Rp 10 juta.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 163/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri. Aturan ini berlaku efektif mulai November 2012. Beleid ini juga merupakan revisi terhadap aturan serupa yang terbit tahun 2010.

Memang, tidak semua proyek rumah baru maupun renovasi tempat tinggal wajib membayar PPN. Aturan ini hanya mengincar pembangunan dan renovasi rumah seluas minimal 200 meter persegi (m2). Pada aturan sebelumnya, kewajiban ini menyasar proyek pembangunan rumah seluas minimal 400 m2.

Proyek perumahan yang digarap pengembang properti juga terbebas dari pungutan ini. Maklum, aturan ini hanya menyasar pembangunan rumah tinggal non komersial atau untuk ditempati sendiri oleh sang pemilik maupun kerabatnya.

Selain pembangunan rumah, menurut Kismantoro Petrus, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, PMK No 163/2012 juga menyasar proyek pembangunan tempat usaha seperti rumah toko (ruko), serta gedung kantor. “Tapi, aturan ini tak berlaku bagi pekerjaan pemborongan pembangunan rumah,” jelas Kismantoro kepada KONTAN, kemarin.

Renovasi rumah dan tempat usaha lama yang dilakukan secara total maupun bertahap, juga wajib membayar PPN. Besar setorannya pun sama dengan tarif pembangunan rumah baru, yakni 2% dari total anggaran renovasi. “Jika tidak membayar, kantor pajak akan mengeluarkan surat teguran,” tandasannya.

Ditjen Pajak bakal menerjunkan sekitar 6.000 orang untuk melacak dan mendatangi setiap proyek pembangunan rumah tinggal. Cara ini bertujuan menjaring sebanyak-banyaknya potensi pendapatan PPN dari pembangunan rumah. “Selain mendata, tim ini sekaligus mensosialisasikan kebijakan tersebut,” kata Kismantoro.

Ali Tranghanda, Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch, menyayangkan minimnya sosialisasi atas PPN pembangunan rumah sendiri. Padahal, ketentuan ini berdampak langsung terhadap masyarakat, yakni menambah anggaran pembangunan rumah. “Apalagi sering direvisi, sehingga banyak yang tak paham aturan ini,” akunya.

Harian Kontan, Kamis 3 Januari 2013